Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Irwan Sihar Marpaung usai membuka secara resmi sosialisasi ini menyampaikan kegiatan pada hari ini juga di harapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan yang signifikan bagi penyusunan Rancangan Permendagri.
“IKK yang akan diberlakukan benar-benar memcerminkan indikator kinerja urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang ada,” kata Marpaung.
Disampaikannya, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan EPPD dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
“Provinsi Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/ Kota, yaitu 2 Kota dan 13 Kabupaten yang seluruhnya telah wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dimana Kabupaten Pesisir Barat merupakan penyusun LPPD di Tahun 2018 yang sebelumnya merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah berusia 5 (lima) tahun lebih hasil pembentukan tahun 2012. Dengan demikian, capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Lampung dipengaruhi dengan capaian kinerja dari 15 Kabupaten/ Kota”, terang Marpaung.
Dalam Laporan Ketua Panitia pelaksana Hargo Prasetyo menyampaikan peserta sosialisasi adalah perwakilan dari seluruh Kabupaten / Kota.
“ Untuk narasumber yang akan mengisi materi pada hari ini, Pemerintah Provinsi Lampung mendatangkan narasumber dari Tim Sosialisasi dari Ditjen OTDA Kemendagri,” kata Hargo. (red).
Harian koridor beralamat di jalan M.nur II Bandar Lampung, Kami menyajikan berita yang berimbang dan terpercaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar