Dalam kesempatan itu Sekdaprov mengapresiasi inisiatif anggota DPD RI Dapil Lampung dalam mengawal pembangunan di Provinsi Lampung sehingga dapat berhasil dan sesuai dengan kebijakan nasional.
Rapat membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2022 dalam rangka pengelolaan dana desa yang dibiayai APBN.
APBN telah dialokasikan anggarannya untuk dana desa di kurang lebih 80 ribu desa di seluruh Indonesia, sedangkan di Provinsi Lampung terdapat 3 sampai 4 ribu desa. Seluruh proses evaluasi, pendampingan dan pemantauan berjalan dengan baik.
Oleh karena penduduk di Provinsi Lampung sebagian besar ada di desa, maka fokus pembangunan adalah di desa, terutama pertanian.
Program Gubernur yang sangat prioritas saat ini adalah Smart Village, Kartu Petani Berjaya, BumDes, disamping program lainnya dan sampai saat ini menunjukkan tren yang semakin baik.
Diharapan dana desa dapat berkolaborasi dengan program pusat maupun daerah sehingga terjadi sinkronisasi dana desa dengan potensi yang ada di tingkat desa.
Hadir dalam acara, Kepala Bappeda Mulyadi Irsan, Kepala Dinas PMDes dan Transmigrasi Zaidirina, Karo Adbang. (red)
Harian koridor beralamat di jalan M.nur II Bandar Lampung, Kami menyajikan berita yang berimbang dan terpercaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar