Riana Lantik Ketua PKK Tubaba Serta Kukuhkan Ketua PKK Pringsewu-Mesuji

Bandar Lampung, Harian Koridor.com-Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal diwakili oleh Ketua I Mamiyani Fahrizal, melantik Ketua TP. PKK serta Dekranasda Kabupaten Tulang Bawang Barat dan mengukuhkan Ketua TP. PKK dan Dekranasda Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji, di Gedung Pusiban, Senin (22/05/2023).

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Ketua I TP.PKK Mamiyani Fahrizal, Riana Sari Arinal menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2022-2023 Novianti novriawan SP, atas dedikasi dan sinerginya dalam melaksanakan tugas dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK serta mengembangkan kerajinan daerah dan para perajinnya. 

"Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada Ibu Hanita Farial Firsada yang baru saja dilantik sebagai Ketua TP. PKK Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2023-2024 dan kepada Ibu Rusdiana Dewi Adi dan ibu Pori Karlia Sulpakar atas perpanjangannya sebagai penjabat ketua PKK dan dekranasda kabupaten Pringsewu  dan Kabupaten Mesuji," ucapnya. 

Ketua TP. PKK Provinsi Lampung mengharapkan kepada Ketua TP. PKK Kabupaten Tubaba yang baru saja dilantik dan Ketua TP. PKK Kabupaten Pringsewu dan Mesuji yang baru dikukuhkan, dapat menjalankan amanah dengan baik dan mendukung tugas Bupati di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pringsewu dan Mesuji.

"Ketua TP PKK adalah isteri dari Kepala Daerah setempat, sehingga Ibu-Ibu yang dilantik hari ini otomatis menjadi Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK di tingkat Kabupaten dan sekaligus diberikan tugas tambahan selaku Ketua Dekranasda," ujarnya 

Riana meminta beberapa hal untuk menjadi perhatian bagi para PJ Ketua TP.PKK yang baru saja dilantik, diantaranya, memahami fungsi, tugas, dan tujuan organisasi TP PKK serta Dekranasda. 

"Segera laksanakan konsolidasi internal dengan tetap berkoordinasi kepada TP PKK Provinsi. Peran Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda menjadi sangat penting untuk menggerakkan seluruh sumber daya serta menjalin kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan," ucapnya.

Kemudian sebagai mitra Pemerintah, Riana Sari Arinal meminta untuk segera menyusun program kerja untuk tahun 2023. Terkait implementasi 10 program pokok PKK diminta agar berpedoman kepada Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2020 - 2024 yang bersinergi dengan program-program prioritas pemerintah yaitu penurunan angka stunting, penanganan ekonomi dampak Covid-19, pengembangan usaha ekonomi produktif skala rumah tangga, serta peningkatan ketahanan keluarga. 

Selanjutnya, mewujudkan minimal satu Desa Model Ramah Perempuan dan Peduli Anak sekaligus Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting berbasis desa dengan mengoptimalkan fungsi Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa serta sinergi antar OPD, sesuai dengan inovasi program yang disepakati bersama untuk tahun 2022 dan 2023.

Riana Sari juga mengingatkan agar Pelaksanaan Program SIGER (Saatnya Ikut berGErak untuk Rakyat yang membutuhkan) agar dapat diteruskan menjadi gerakan bersama, sebagai implementasi dari rasa empati dan tolong menolong di lingkungan masyarakat. 

"Saya minta agar hal ini dapat didukung secara penuh," tegas Riana.

Dengan adanya serah terima ini, Riana mengharapkan Ibu Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji dapat segera melanjutkan program kerja dan kegiatan yang ada di TP PKK Kabupaten masing-masing sampai dilantiknya Ketua Tim Penggerak PKK yang definitif.

Gubernur Lampung dalam sambutannya yang disampaikan oleh Inspektur Provinsi Lampung, Ir. Fredy S.M,MM, mengingatkan kepada seluruh jajaran TP PKK untuk memberikan bimbingan pembinaan dan fasilitasi yang berkelanjutan kepada kader-kader PKK agar tetap selaras dengan program-program pemerintah. 

PKK merupakan mitra kerja pemerintah dalam membangun masyarakat dan daerah terutama terutama di bidang ekonomi keluarga, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, spiritual masyarakat.

 

PKK memiliki power yang ideal sebagai Mitra pemerintah untuk memberdayakan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Pemerintah daerah harus senantiasa menggandeng PKK khususnya dalam menjalankan program prioritas utama pemerintah, sesuai arahan presiden di mana tim penggerak PKK sebagai Mitra pemerintah harus berfokus dalam upaya penurunan angka stunting dengan target minimal 14% di tahun 2024 mengendalikan laju inflasi serta penurunan Angka kemiskinan melalui program pokok PKK. 

Gubernur berpesan kepada ketua yang dilantik ataupun yang dikukuhkan kembali jabatannya agar dapat terus setia dengan visi misi dan tujuan dan disaat yang sama dapat senantiasa relevan dengan tuntutan zaman serta mampu membaca kondisi dan kebutuhan primer di lapangan. (red)