Dengan demikian, maka Pemerintah Provinsi Lampung memperoleh Opini WTP ke-9 kalinya secara berturut-turut dari BPK RI.
"Prestasi ini dapat menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut di pertahankan," katanya.
Nunik menjelaskan dari sisi pendapatan maupun belanja daerah secara umum dapat terlaksana walaupun realisasi belum memenuhi target, namun seluruh program prioritas yang telah ditetapkan secara umum pada tahun 2022 telah dapat terlaksana dengan baik.
"Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dapat mengambil bagian dengan melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing, agar berbagai aspek yang masih memerlukan pembenahan dan pemecahan, dapat kita sempurnakan bersama pada masa-masa yang akan datang," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Nunik menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung.
"Khusus kepada Pimpinan dan Anggota Dewan kiranya kerjasama yang telah terjalin dan terbina dengan baik selama ini terus dapat kita tingkatkan di masa yang akan datang," pungkasnya.(ADV)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar