Raden Adipati Surya: Lampung Siap Jadi Ibu Kota Negara RI

Bupati Way Kanan H Raden Adipati Surya SH MM saat memaraf Petisi Lampung Ibu Kota Pemerintahan RI, di Bandarlampung, 21 Juni 2019. Foto: Ary Meizari | tim #dkilampung

Bandar Lampung,Harian Koridor.com-Kebetulan bertepatan hari ulang tahun (ultah) ke-58 Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jum'at, 21 Juni 2019 lalu, Bupati Way Kanan H Raden Adipati Surya SH MM membawa kabar gembira.

Apa itu? Mantan Ketua DPRD setempat pascapemilu 2014 yang mundur usai mencalon dan memenangkan pilkada 2015 berpasangan dengan Dr Drs H Erdward Antony MM dengan raihan 136.387 suara sah (59,76 persen) tersebut, akhirnya turut memaraf Petisi Lampung Ibu Kota Pemerintahan RI sebagai bukti afirmasi dukungannya.

Sukses memimpin perjuangan pemerintah daerah dan rakyat Bumi Ramik Ragom itu, bersama Pemprov Lampung, Kementerian Perhubungan, Mabes TNI dan Mabes TNI-AD dalam mewujudkan percepatan realisasi pengupayaan transformasi bandara militer Pangkalan TNI-AD (Lanudad) Gatot Subroto, Kampung Ramsai, Way Tuba menjadi bandara komersial sepanjang dua tahun terakhir, Adipati berderap maju mendukung perjuangan Lampung sebagai calon alternatif lokasi ibu kota pusat pemerintahan pengganti DKI Jakarta.

Di sela kesibukannya, sehari usai rakor gubernur dengan bupati/walikota, alumni kehormatan IPDN Jatinangor kelahiran Bumiratu Blambangan Umpu, 15 September 1978 ini berkesempatan bertemu dan berdiskusi serius dengan tim #dkilampung, plus menyampaikan ucapan selamat ultah Presiden Jokowi 21 Juni lalu di salah satu pusat wisata belanja ternama di bilangan Kedaton, Bandarlampung.

Kepada punggawa tim --sekretaris H Ary Meizari Alfian SE MBA, Deputi Jaringan, Mobilisasi dan Surveylance Ahmad Muslimin, dan Relawan DKI Lampung dr Relly Reagen, saat itu Adipati bersemangat menyinggung luasnya ketersediaan lahan negara di 15 kabupaten/kota se-Lampung yang berbasis kajian komprehensif tim bisa dirujuk jadi calon lokasi terpilih.

"Provinsi Lampung siap menjadi lokasi utama pemindahan ibu kota pusat pemerintahan RI, dari segala aspek dan daya dukung infrastruktur," ujar dia, yang berbasis data KPU Januari 2018 kini memimpin 479.256 jiwa penduduk kabupaten kelahiran 27 April 1999 dan telah berkembang terdiri 221 kampung dan 6 kelurahan di 14 kecamatannya.

Sebagai anak bangsa, Adipati --Ketua DPC Partai Demokrat Way Kanan, putra pasangan H Raden Kalbadi-Hj Yarna dan ayah "tiga Raden" ini menekankan, kita wajib bersatu mendukung penuh keputusan strategis Presiden Jokowi terkait perpindahan ibu kota negara.

Redaksi mencatat, dukungan alumnus S2 Magister Manajemen Universitas Bandar Lampung (UBL) pimpinan wilayah seluas 3.921,63 kilometer persegi hasil pemekaran Kabupaten Lampung Utara berdasar UU 42/1999  itu jadi dukungan kepala daerah/wakil kepala daerah kabupaten/kota ke-6 di Lampung atas taja usul #dkilampung.

Penelusuran redaksi, dukungan politik kepala daerah/wakil kepala daerah pertama atas usulan Lampung Ibu Kota Pusat Pemerintahan Negara, diafirmasi Walikota Bandarlampung Drs H Herman HN MM dan Bupati Tulang Bawang Barat H Umar Ahmad SP pada FGD DKI Lampung II di Aula Lt 3 Gedung LPPM ITERA, Jati Agung, Lampung Selatan, 3 Oktober 2017.

Meski, Herman baru paraf petisi bertepatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2019 sedang Umar pada 20 Juni 2019.

Selain keduanya, berturut-turut yang telah mengafirmasi dukungan atau memaraf petisi, yakni Wakil Bupati Pringsewu Dr H Fauzi SE MKom Akt, CA CMA dan Wakil Bupati Lampung Timur H Zaiful Bokhari ST MM pada 17 Mei 2019.

Kemudian, Bupati Pesawaran H Dendi Ramadhona Kaligis ST (25 Mei 2019), mantan Wagub Lampung H Bachtiar Basri SH MM (28 Mei 2019), mantan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo SPi MSi (30 Mei 2019), Plt Bupati Lampung Selatan H Nanang Ermanto (13 Juni 2019), Plt Bupati Mesuji H Saply TH (15 Juni 2019), Adipati, dan Bupati Lampung Barat H Parosil Mabsus SPd (27 Juni 2019).

Afirmasi dukungan tersebut, bermaha puncak dengan pernyataan politik perdana Gubernur Lampung Ir H Arinal Djunaidi yang tak diduga sebelumnya sehari pascapelantikan-pengambilan sumpah jabatannya pada 12 Juni 2019 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. [red).