Samsudin menyoroti maraknya pelanggaran netralitas ASN yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya minimnya semangat reformasi.
“Mentalitas birokrasi yang masih jauh dari semangat reformasi menjadi salah satu penyebab utama pelanggaran netralitas ASN. Banyak ASN yang tetap loyal kepada atasan atau aktor politik lokal daripada menjalankan tugas mereka secara netral,” jelas Samsudin.
Ia juga menambahkan bahwa faktor kepentingan politik partisan, ikatan kekerabatan atau etnisitas, tukar guling dalam promosi jabatan, intimidasi dari orang kuat lokal, dan penegakan hukum yang tidak memberi efek jera cukup menjadi pemicu utama pelanggaran netralitas ASN.
"Selain itu, politisasi birokrasi oleh calon peserta pemilu juga memperparah situasi ini," tegas Samsudin.
Dalam briefing tersebut, Samsudin menekankan pentingnya ASN untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya.
"Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah cerminan dari pelaksanaan Pemilu yang bebas dan adil," ujar Samsudin.
Pj Gubernur Samsudin juga mengingatkan bahwa pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap ASN yang terbukti melanggar prinsip netralitas.
"Kami akan mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran netralitas ASN. Penegakan hukum yang adil dan konsisten adalah kunci untuk menciptakan efek jera dan mendorong perubahan positif dalam mentalitas birokrasi," ujarnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan menyampaikan netralitas di Tulang Bawang sudah berjalan sesuai dengan berbagai peraturan baik dari pusat maupun provinsi.
"Saya berharap setelah mendapat arahan, kita semua dapat semakin teguh sebagai pelaksana pilkada semakin aman damai rukun, dan menghasilkan pemimpin tulang bawang ke depannya," ujarnya.(red)
Harian koridor beralamat di jalan M.nur II Bandar Lampung, Kami menyajikan berita yang berimbang dan terpercaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar